Kasus yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, telah menjadi sorotan utama dalam dinamika politik Indonesia akhir-akhir ini. Penetapan Hasto sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku menambah kompleksitas lanskap politik nasional.
latar belakang kasus
Kasus ini bermula dari upaya Harun Masiku, mantan calon legislatif PDI-P, untuk menggantikan posisi Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia sebelum dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Meskipun Harun hanya meraih 5.878 suara, ia berambisi mengisi kursi DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW). Namun, posisi tersebut seharusnya diberikan kepada Riezky Aprilia yang memperoleh 44.402 suara. Untuk mewujudkan ambisinya, Harun diduga memberikan suap kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, dengan harapan dapat mempengaruhi keputusan KPU.
Peran Hasto Kristiyanto
KPK menuduh Hasto Kristiyanto terlibat aktif dalam upaya meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR. Hasto diduga berperan dalam menempatkan Harun di daerah pemilihan Sumatera Selatan I, meskipun Harun berasal dari Sulawesi Selatan. Selain itu, Hasto bersama dengan Harun dan pihak lain diduga berupaya memberikan suap kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, untuk memuluskan proses PAW tersebut.
Lebih lanjut, Hasto juga dituduh melakukan perintangan penyidikan dengan cara mengarahkan Harun untuk merusak alat komunikasi dan melarikan diri guna menghindari proses hukum. Tindakan ini dianggap sebagai upaya menghalangi penegakan hukum yang sedang berjalan.
Reaksi Publik dan Media Sosial
Penetapan Hasto sebagai tersangka memicu beragam reaksi di media sosial, khususnya platform X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter). Beberapa pengguna mengungkapkan kekecewaan terhadap praktik korupsi yang melibatkan elit partai politik. Salah satu pengguna dengan akun @RakyatBiasa menulis, “Lagi-lagi elit partai terjerat kasus korupsi. Kapan negeri ini bersih dari praktik kotor seperti ini?”
Di sisi lain, ada pula yang menilai penetapan tersangka terhadap Hasto sebagai bentuk kriminalisasi politik. Akun @PolitikSadar mencuit, “Apakah ini murni penegakan hukum atau ada agenda politik di baliknya? Kita harus kritis melihat situasi ini.”
Dampak Terhadap PDI Perjuangan
Kasus ini tentu berdampak signifikan terhadap citra PDI Perjuangan sebagai partai politik terbesar di Indonesia. Beberapa pengamat politik berpendapat bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka dapat memperlebar jarak antara PDI-P dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ardli Johan Kusuma, pengamat politik dari UPN Veteran Jakarta, menyatakan, “Setelah insiden ini, hampir dapat dipastikan bahwa PDI-P akan semakin menegaskan posisinya sebagai partai yang berseberangan dengan pemerintah.”
Langkah Selanjutnya
KPK telah memanggil sejumlah saksi kunci untuk mendalami peran Hasto dalam kasus ini. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga kini Hasto belum ditahan. Publik menantikan langkah selanjutnya dari KPK dalam menuntaskan kasus yang telah mencoreng wajah politik Indonesia ini.
Kasus yang menjerat Hasto Kristiyanto menambah daftar panjang skandal korupsi yang melibatkan elit politik di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi upaya pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang adil di tanah air. Masyarakat berharap agar proses hukum berjalan transparan dan bebas dari intervensi politik, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dapat dipulihkan.
